Dicabutnya subsidi solar untuk kapal dengan mesin 30 gross ton (GT) membuat terpukul nelayan kecil di Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Kalibaru dan Cilincing, Jakarta Utara. Dengan kondisi tersebut nelayan jadi kesulitan melaut, karena tak sanggup membeli solar non subsidi yang harganya lebih mahal.

Pencabutan subsidi itu sendiri didasarkan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2013, tentang harga jual eceran BBM jenis tertentu untuk konsumen pengguna tertentu. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2014, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga mengeluarkan surat nomor 29/07/Ka.BPH/2014 yang berisi larangan untuk menyalurkan BBM jenis tertentu kepada kapal di atas 30 GT.

Akibat kebijakan itu, nelayan yang biasanya membeli solar seharga Rp 5.500 per liter, kini menjadi Rp 13.500 per liter.

Ketua Kelompok Usaha Bersama Nelayan (Kube) Kelompok Nelayan Pancing Kalibaru (KNPK), Jumani (45), mengatakan dengan adanya pemberlakuan harga tersebut akan semakin menambah beban nelayan. Terlebih di kelompoknya terdapat 86 anggota yang memiliki satu kapal 30 GT sumbangan pemerintah.

"Sekarang saja kita kesulitan melaut, karena angin muson, ditambah kenaikan harga, semakin mencekiklah," keluhnya, Rabu (5/2).

Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta, Hadiyan N Winata Sasmita mengatakan, di Jakarta sendiri dari 3.300 kapal nelayan yang terdata 60 persen di antaranya merupakan kapal di atas 30 GT.

"Setiap kapal itu paling tidak ada 15 nelayan. Bisa dibayangkan berapa ribu nelayan di DKI yang terimbas kenaikan tersebut, belum lagi anggota keluarga mereka," ujarnya.

Menurut Hadiyan, saat ini saja, banyak di antara nelayan sudah tidak dapat melaut karena angin muson barat. Apalagi ditambah dengan kenaikan beban operasional, tentu akan semakin mencekik kehidupan para nelayan.