Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil mendapatkan dua penghargaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Penghargaan diraih untuk terbaik pertama Indeks Kondisi Keuangan (IKK) Daerah Tahun 2015 Regional Jawa. Sedangkan, penghargaan kedua diraih Pemprov DKI menjadi terbaik pertama Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 kategori Pemerintah Provinsi.

Dua penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung Rektor UGM, Panut Mulyono dan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, di Graha Sabha Pramana, Kampus UGM, Yogyakarta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi C Brata menuturkan, penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemprov DKI melakukan berbagai inovasi pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

"Kami berkomitmen melakukan pembenahan pengelolaan keuangan," Kamis (7/9).

Dijelaskannya, transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran dilakukan dengan baik melalui penerapan sistem dan informasi sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

"Kami publikasikan semua di website kita. Untuk perencanaan kami punya e-budgeting, pelaksanaan ada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan pelaporan juga sama sistem informasi yang bersifat IT," terangnya.

Selain itu, sambung Michael, Pemprov DKI telah mengimplementasikan sistem pembayaran non tunai. Inovasi pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Melalui penghargaan ini masyarakat luas bisa mengetahui bahwa di Pemprov DKI sudah ada wujud benih-benih yang ditanam tadi bisa tumbuh dan menjadi terbaik dalam hal transparansi," tandasnya.

Untuk diketahui, terdapat tujuh dimensi metode penghitungan IKK yakni, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas layanan, solvabilitas operasional, kemandirian keuangan, dan fleksibilitas keuangan.

Seementara, metode penghitungan Indeks Transparansi Keuangan Daerah meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban.