Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta presiden terpilih Joko Widodo menyerahkan aset lahan yang dikuasai Sekretariat Negara (Setneg) ke Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah aset lahan yang dikuasai Setneg yaitu Gelora Bung Karno (GBK) dan kawasan Kemayoran. 

"Jokowi sudah presiden Bos. Masak presiden takut sama Setneg sih. Itu presiden tanda tangan saja selesai kok," kata Basuki, di Balaikota, Selasa (9/9).

Pria yang akrab disapa Ahok itu merasa lucu melihat institusi sekelas Setneg mengurusi masalah tanah. "Masak Setneg ngurusin tanah? Aku kan sudah bilang ke Jokowi, lebih baik diserahkan saja ke Pemprov DKI. Sehingga izin-izin yang enggak benar, kita cabut," ujar Ahok.

Menurut Basuki, penguasaan lahan oleh Setneg saat ini berimplikasi buruk. Sebagai contoh, pengelolaan lahan parkir di areal GBK oleh sekelompok preman yang kerap kali jadi ajang pemerasan.

"Kita pernah masuk ke tanah tersebut. Namun, tidak dapat berbuat banyak lantaran lahan itu dianggap bukan wewenang Pemprov DKI Jakarta," tuturnya.

Kondisi serupa, lanjut Basuki, terjadi di aset lahan Setneg di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemprov DKI sejak lama telah memiliki rencana membangun kota Baru di kawasan Kemayoran.

"Kemayoran mau kita buat kota baru, tembus ke Ancol. Tapi, rencana tersebut sejak berpuluh-puluh tahun tidak bisa direalisasikan karena lahannya masih dikuasai Setneg. Makanya, lebih baik lahannya dikasih ke Pemprov DKI saja," ungkapnya.