Sikap antikorupsi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dalam menjalankan roda pemerintahan di Pemprov DKI mengundang dukungan dari banyak pihak. Termasuk juga dari Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague. William yang baru pertama kali datang ke Indonesia, mengaku sangat mendukung langkah Jokowi dalam memberantas korupsi dan transparansi keuangan. Menurutnya setiap negara harus banyak belajar satu sama lain, sehingga bisa melihat kebijakan yang dilakukan.

"Semua negara harus banyak belajar satu sama lain. Tidak ada negara yang sempurna. Di UK (United Kingdom|) kami melakukan banyak upaya terkait pemerintahan yang terbuka, seperti keterbukaan informasi, dan memastikan korupsi terberantas dengan cara itu," kata William, yang datang ke Balaikota dengan Toyota Land Cruiser hitam nopol CD 15 01 itu, Selasa (28/1).

Ia mengaku senang berdiskusi dengan pria asal Solo itu. Menurutnya banyak langkah sama yang dilakukan dalam hal memberantas korupsi. Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan didorong untuk membantu Pemprov DKI Jakarta memberantas korupsi di ibu kota.

"Banyak kesamaan dalam pekerjaan yang dilakukan di Inggris dan Jakarta. Kami juga mencoba mendorong beberapa organisasi di sini seperti Transparency International (TI) untuk membantu gubernur. Saya senang membandingkan pengalaman masing-masing, dan juga mendengar tentang peningkatan pendapatan daerah yang signifikan, setelah menerapkan e-government. Sekali lagi, ini sama dengan yang kita lakukan di UK," ucapnya.

Terkait pertemuan tersebut, Jokowi yang kali ini tampak rapi dengan setelan jas hitam mengaku pertemuan hanya membahas mengenai pemberantasan korupsi, good governance, serta membangun sistem transpansi keuangan.

"Kita bicara masalah good governance, korupsi, masalah membangun sistem transparan, kira-kira itu saja. Kita bilang juga sudah membuat poster anggaran, upload APBD di website, komplain front office," jelas Jokowi.

Diakui Jokowi, meski telah dilakukan langkah-langkah transparansi, namun perlu waktu agar semuanya berjalan dengan baik. Pasalnya, saat ini baik sumber daya manusia (SDM) serta proses birokrasi masih mengikuti. "Saya kira sudah melakukan semuanya, tapi perlu waktu untuk semua birokrasi kita mengikutinya. Saya cerita kita sudah lakukan juga online tax, e-budgeting, e-purchasing, cash management system (CMS)," ujarnya.

Untuk masalah good governance nantinya, kata Jokowi, akan kerjasama juga dengan Indonesia Corruption Wacth (ICW) dan Transparency International (TI). Ia pun tidak mau menyebutkan pembahasan lainnya yang dibicarakan keduanya. Bahkan, ketika disinggung mengenai dukungan untuk maju dalam pemilihan presiden, Jokowi mengaku tidak dibahas. "Ya rahasialah, masak dibuka semua. Itu sajalah kira-kira," tandas Jokowi.