Belum adanya kesepakatan dengan warga menjadi hambatan pembangunan kampung deret di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat. Warga dan Pemprov DKI Jakarta belum menemui kesepakatan mengenai lahan yang akan dibangun untuk kampung deret tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, rancangan pembangunan program kampung deret yang kini tengah dijalankan Pemprov DKI terhambat oleh belum adanya kesepakatan warga mengenai luas lahan yang dikelola guna membangun kampung deret di Kecamatan Johar Baru. Pembangunan baru bisa direalisasikan jika ada kesepakatan bersama dari warganya terkait lahan.

"Mereka tidak rela. Alasan mereka tidak mau alih-alih adanya perbedaan luas area tanah yang akan diterima," ujar Basuki di Balaikota, Kamis, (27/3).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, adanya perbedaan area luas lahan terkait pembangunan kampung deret pada wilayah tersebut merupakan masalah teknis yang mau tidak mau harus terjadi. Pasalnya, pembangunan kampung deret mempertimbangkan aspek geodesi (bentuk, luas dan permukaan tanah).

"Ada keluhan warga mengenai lahan yang terpotong untuk keperluan pembangunan seperti tanah yang terpotong guna penyediaan ruas jalan, saluran air dan sanitasi dan lain-lain," ucapnya.

Untuk itu, kata Basuki, wilayah hasil dari pemekaran dari Kecamatan Cempaka Putih tersebut belum dapat dilaksanakan.

Dikatakan Basuki, luas lahan pemukiman yang sempit tetapi indah, nyaman serta tersertifikasi lebih baik dibandingkan dengan rumah yang mempunyai tanah luas akan tetapi tidak memiliki sertifikat. Basuki berharap agar warga bisa mencapai kata mufakat, agar pembangunan pun dapat berjalan lancar. "Mereka kukuh tidak rela. Padahal lebih baik kecil tapi mempunyai sertifikat," tandasnya.