Sebanyak 18 paket program prioritas dan strategis yang diajukan tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta camat dan lurah pada 2017, sudah menyelesaikan proses lelang.

Tujuh SKPD tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP), Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, total nilai alokasi anggaran dari 18 paket tersebut mencapai sekitar Rp 4,57 triliun.

Dia menjabarkan, untuk Dinas Pendidikan program strategis yang sudah menjalani lelang adalah renovasi total sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.567.466.435.509.

Untuk Dinas Kesehatan berupa renovasi puskesmas dengan total alokasi anggaran sekitar Rp 257 miliar, kemudian rehab RSU Kelas D sekitar Rp 246 miliar, pengadaan obat-obatan sekitar Rp 101 miliar, bahan pangan rumah sakit nilai alokasi anggarannya sekitar Rp 24 miliar, lalu katering rumah sakit nilai alokasinya sekitar Rp 53 miliar.

"Untuk Dinas Kesehatan waktu kontraknya berbeda-beda dan nilai alokasi anggaran juga berbeda-beda," ujar  Blessmiyanda, Senin (15/5).

Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) program yang sudah selesai lelang adalah pengadaan alat tulis kantor dengan total anggaran sebesar Rp 253 juta dan sewa fotocopy dengan total anggaran Rp 24 miliar.

Sedangkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) program yang sudah menjalani lelang yaitu, pembangunan rumah susun dengan total anggaran Rp 1,6 triliun.

"Sementara untuk pembangunan RPTRA masih tertunda lelangnya, karena masih ada penyesuaian usulan," katanya.

Untuk Dinas Sumber Daya Air berupa pembangunan sheet pile tanggul pesisir utara dengan alokasi anggaran Rp 126 miliar, pengadaan alat Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Rp 18 miliar, pembuatan tanggul breakwater Rp 48 miliar, serta pengadaan bahan material dengan nilai alokasi anggara Rp 181 miliar.

Sedangan untuk camat dan lurah berupa pengadaan bahan material dengan alokasi anggaran Rp 37 miliar, pengadaan seragam kerja dengan anggaran sebesar Rp 20 miliar, serta  perkakas kerja Rp 16 miiar.

Sementara untuk Dinas Sosial berupa pengadaan bahan pangan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 66.255.166.012 atau sekitar Rp 66 miliar.