Pemprov DKI Jakarta kembali akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat eselon II. Rencana perombakan yang sudah diajukan ke DPRD DKI Jakarta itu dilakukan untuk penyegaran kinerja pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, ada beberapa pejabat yang dianggap terlalu lama menempati jabatannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan perombakan besar-besaran terhadap pejabat eselon II. Para pejabat yang akan diganti adalah para pejabat yang saat ini memimpin dinas dan badan.

" Akan ada banyak perombakan di jajaran eselon II. Sekarang sudah ada di Badan Legislasi Daerah (Balegda). Kemungkinan 11-12 Agustus nanti akan dibahas, kemudian diparipurnakan ," kata Saefullah, Sabtu (9/8).

Selain di jajaran pejabat eselon II, perombakan juga akan dilakukan terhadap para staf di eselon IV. Nantinya akan ada pergeseran para staf di institusi yang kelebihan tenaga kerja ke institusi yang kekurangan tenaga kerja. "Di eselon IV juga akan dilakukan perombakan, akan disesuaikan dengan kebutuhan SDM (sumber daya manusia)," ujarnya.

Menurutnya, perombakan untuk efisiensi pegawai dan diharapkan nantinya tidak akan ada lagi pegawai yang tidak bekerja, karena tidak ada tugas yang bisa dikerjakan. "Kemarin di Dinas PU cukup banyak. Kami akan koordinasikan dengan dinas-dinas yang lain supaya selaras," jelasnya.

Rencana perombakan pejabat di eselon II memang telah beberapa kali disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Beberapa pejabat yang sempat mengemuka namanya di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudi Siahaan dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti. Serta yang terbaru adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Made Karmayoga.

Selain itu ada juga pejabat yang berniat mengundurkan diri yaitu, Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun. Perombakan secara besar-besaran terhadap pejabat eselon II sudah dilakukan sebanyak dua kali selama Joko Widodo dan Basuki menjabat. Pertama dilakukan pada 14 Februari 2013, di mana sebanyak 20 pejabat dimutasi saat itu.

Kedua perombakan dilakukan terhadap 33 pejabat eselon II. Tujuh orang pejabat itu di antaranya ditempatkan sebagai anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Pelantikan kedua ini, dilakukan pada 12 Februari 2014 lalu.