Ini Pembahasan Utama dalam Rapat Kerja Pemprov DKI

Sabtu, 14 Januari 2017 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Rio Sandiputra 10797

 Ini Pembahasan Utama Dalam Rapat Kerja Pemprov DKI

(Foto: Reza Hapiz)

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat kerja di dalam kereta wisata. Berbagai isu penting mengenai Ibukota menjadi pembahasan dalam rapat tersebut.

Poin-poin pentingnya saja. Ada empat asisten yang menyampaikan paparan, langsung komentar para deputi, Pak Plt Gubernur dan juga saya

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, isu yang dibahas dibagi dalam empat bidang asisten. Masing-masing asisten memaparkan program krusial. Keempat asisten tersebut yakni bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian.

"Poin-poin pentingnya saja. Ada empat asisten yang menyampaikan paparan, langsung komentar para deputi, Pak Plt Gubernur dan juga saya," kata Saefullah, dalam perjalanan menuju Yogyakarta, Sabtu (14/1).

Di bidang Kesejahteraan Rakyat isu yang dibahas mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan boarding school di Jakarta Islamic Centre (JIC).

Kemudian Asisten bidang Perekonomian, fokus membicarakan mengenai kendala pembebasan lahan untuk kepantingan umum. Seperti pembebasan lahan untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) serta lainnya.

"Kami untung sekali punya kepres bahwa kalau ada kesulitan dalam pembebasan tanah, maka jalan terakhir adalah konsinyasi. Kalau ada sulit-sulit ada sengketa, ada ketidakjelasan kepemilikan atau tidak cocok harga, maka ini kami konsinyasi," ucapnya.

Sementara itu yang dibahas di bidang lingkungan hidup, seperti percepatan pembuatan peraturan gubernur mengenai perhimpunan penghuni rumah susun (PPRS). Di bidang lingkungan hidup, isu yang dibahas mengenai penataan ruang. Saat ini masih ada hampir 13 ribu izin yang masih tertahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Kami berharap evaluasi di 2017 betul-betul tuntas, keberpihakan kepada masyarakat. Kalau memang dulu peruntukannya sudah kuning untuk perumahan, jangan dijauhkan. Kalau yang industri, kasih industri, supaya dia bisa usaha," tuturnya.

Menurut Saefullah, yang paling menonjol adalah mengenai manajemen syahbandar. Karena kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan. Ke depan akan dibuat rencana induk pelabuhan.

"Sehingga nanti untuk transportasi ke Kepulauan Seribu tidak menumpuk di Muara Baru saja. Mulai dari ujung barat Jakarta, Muara Baru, kemudian Tanjung Pasir, Ancol, PLTGU dan di Marunda juga harus ada. Jadi seluruh muara di Jakarta akan ada pelabuhan," tandasnya.

BERITA TERKAIT
plt gub

Plt Gubernur Pimpin Rapat Kerja di Kereta

Sabtu, 14 Januari 2017 10719

Pejabat DKI Nobar Debat Kandidat Cagub-Cawagub

Pejabat DKI Nobar Debat Kandidat Cagub-Cawagub

Jumat, 13 Januari 2017 6983

Rapat Kerja Akan Bahas Isu Krusial

Rapat Kerja di Kereta Wisata akan Bahas Isu Krusial

Selasa, 10 Januari 2017 4090

BERITA POPULER
IMG 20260319 191414

PPSU Jelambar Bersih-bersih TPS Depo Kembar

Kamis, 19 Maret 2026 2617

IMG 20260319 WA0000

Kebakaran di SMAN 84 Hanguskan Ruang Perpustakaan

Kamis, 19 Maret 2026 2608

Taman Lapangan Banteng doc

Pemprov DKI Bakal Gelar Halalbihalal di Lapangan Banteng

Sabtu, 21 Maret 2026 1096

Mudik gratis pemprov rezap

Dukung Mudik Gratis, Bank Jakarta Sediakan 20 Bus Berbagai Tujuan

Selasa, 17 Maret 2026 1830

Pemprov dki kemenag jalan istiqlal folmer

DKI dan Kemenag RI Sepakati Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Senin, 16 Maret 2026 1458

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks