Ini Pembahasan Utama dalam Rapat Kerja Pemprov DKI

Sabtu, 14 Januari 2017 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Rio Sandiputra 10835

 Ini Pembahasan Utama Dalam Rapat Kerja Pemprov DKI

(Foto: Reza Hapiz)

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat kerja di dalam kereta wisata. Berbagai isu penting mengenai Ibukota menjadi pembahasan dalam rapat tersebut.

Poin-poin pentingnya saja. Ada empat asisten yang menyampaikan paparan, langsung komentar para deputi, Pak Plt Gubernur dan juga saya

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, isu yang dibahas dibagi dalam empat bidang asisten. Masing-masing asisten memaparkan program krusial. Keempat asisten tersebut yakni bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian.

"Poin-poin pentingnya saja. Ada empat asisten yang menyampaikan paparan, langsung komentar para deputi, Pak Plt Gubernur dan juga saya," kata Saefullah, dalam perjalanan menuju Yogyakarta, Sabtu (14/1).

Di bidang Kesejahteraan Rakyat isu yang dibahas mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan boarding school di Jakarta Islamic Centre (JIC).

Kemudian Asisten bidang Perekonomian, fokus membicarakan mengenai kendala pembebasan lahan untuk kepantingan umum. Seperti pembebasan lahan untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) serta lainnya.

"Kami untung sekali punya kepres bahwa kalau ada kesulitan dalam pembebasan tanah, maka jalan terakhir adalah konsinyasi. Kalau ada sulit-sulit ada sengketa, ada ketidakjelasan kepemilikan atau tidak cocok harga, maka ini kami konsinyasi," ucapnya.

Sementara itu yang dibahas di bidang lingkungan hidup, seperti percepatan pembuatan peraturan gubernur mengenai perhimpunan penghuni rumah susun (PPRS). Di bidang lingkungan hidup, isu yang dibahas mengenai penataan ruang. Saat ini masih ada hampir 13 ribu izin yang masih tertahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Kami berharap evaluasi di 2017 betul-betul tuntas, keberpihakan kepada masyarakat. Kalau memang dulu peruntukannya sudah kuning untuk perumahan, jangan dijauhkan. Kalau yang industri, kasih industri, supaya dia bisa usaha," tuturnya.

Menurut Saefullah, yang paling menonjol adalah mengenai manajemen syahbandar. Karena kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan. Ke depan akan dibuat rencana induk pelabuhan.

"Sehingga nanti untuk transportasi ke Kepulauan Seribu tidak menumpuk di Muara Baru saja. Mulai dari ujung barat Jakarta, Muara Baru, kemudian Tanjung Pasir, Ancol, PLTGU dan di Marunda juga harus ada. Jadi seluruh muara di Jakarta akan ada pelabuhan," tandasnya.

BERITA TERKAIT
plt gub

Plt Gubernur Pimpin Rapat Kerja di Kereta

Sabtu, 14 Januari 2017 10769

Pejabat DKI Nobar Debat Kandidat Cagub-Cawagub

Pejabat DKI Nobar Debat Kandidat Cagub-Cawagub

Jumat, 13 Januari 2017 7046

Rapat Kerja Akan Bahas Isu Krusial

Rapat Kerja di Kereta Wisata akan Bahas Isu Krusial

Selasa, 10 Januari 2017 4141

BERITA POPULER
Kebakaran sunter agung anita

Kebakaran di Sunter Agung Berhasil Dipadamkan

Rabu, 13 Mei 2026 7328

LRT fase 1b gery ist

Ditarget Beroperasi Agustus 2026, Pramono Pastikan Keamanan Proyek LRT

Rabu, 13 Mei 2026 1296

183 Ekor Ikan Napoleon Dilepas di Perairan Pulau Panggang

183 Ekor Ikan Napoleon Dilepas di Perairan Pulau Panggang

Selasa, 12 Mei 2026 1705

Gub dki pramono ist

Pram Dukung Aparat Hukum Tindak Tegas Pelaku Judi Online

Rabu, 13 Mei 2026 971

Magang kerja pemprov dki ist

Program Magang Solusi Atasi Kesenjangan Skill dan Pengangguran

Rabu, 13 Mei 2026 881

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks