Ini Pembahasan Utama dalam Rapat Kerja Pemprov DKI

Sabtu, 14 Januari 2017 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Rio Sandiputra 10901

 Ini Pembahasan Utama Dalam Rapat Kerja Pemprov DKI

(Foto: Reza Hapiz)

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat kerja di dalam kereta wisata. Berbagai isu penting mengenai Ibukota menjadi pembahasan dalam rapat tersebut.

Poin-poin pentingnya saja. Ada empat asisten yang menyampaikan paparan, langsung komentar para deputi, Pak Plt Gubernur dan juga saya

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, isu yang dibahas dibagi dalam empat bidang asisten. Masing-masing asisten memaparkan program krusial. Keempat asisten tersebut yakni bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian.

"Poin-poin pentingnya saja. Ada empat asisten yang menyampaikan paparan, langsung komentar para deputi, Pak Plt Gubernur dan juga saya," kata Saefullah, dalam perjalanan menuju Yogyakarta, Sabtu (14/1).

Di bidang Kesejahteraan Rakyat isu yang dibahas mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan boarding school di Jakarta Islamic Centre (JIC).

Kemudian Asisten bidang Perekonomian, fokus membicarakan mengenai kendala pembebasan lahan untuk kepantingan umum. Seperti pembebasan lahan untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) serta lainnya.

"Kami untung sekali punya kepres bahwa kalau ada kesulitan dalam pembebasan tanah, maka jalan terakhir adalah konsinyasi. Kalau ada sulit-sulit ada sengketa, ada ketidakjelasan kepemilikan atau tidak cocok harga, maka ini kami konsinyasi," ucapnya.

Sementara itu yang dibahas di bidang lingkungan hidup, seperti percepatan pembuatan peraturan gubernur mengenai perhimpunan penghuni rumah susun (PPRS). Di bidang lingkungan hidup, isu yang dibahas mengenai penataan ruang. Saat ini masih ada hampir 13 ribu izin yang masih tertahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Kami berharap evaluasi di 2017 betul-betul tuntas, keberpihakan kepada masyarakat. Kalau memang dulu peruntukannya sudah kuning untuk perumahan, jangan dijauhkan. Kalau yang industri, kasih industri, supaya dia bisa usaha," tuturnya.

Menurut Saefullah, yang paling menonjol adalah mengenai manajemen syahbandar. Karena kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan. Ke depan akan dibuat rencana induk pelabuhan.

"Sehingga nanti untuk transportasi ke Kepulauan Seribu tidak menumpuk di Muara Baru saja. Mulai dari ujung barat Jakarta, Muara Baru, kemudian Tanjung Pasir, Ancol, PLTGU dan di Marunda juga harus ada. Jadi seluruh muara di Jakarta akan ada pelabuhan," tandasnya.

BERITA TERKAIT
plt gub

Plt Gubernur Pimpin Rapat Kerja di Kereta

Sabtu, 14 Januari 2017 10838

Pejabat DKI Nobar Debat Kandidat Cagub-Cawagub

Pejabat DKI Nobar Debat Kandidat Cagub-Cawagub

Jumat, 13 Januari 2017 7124

Rapat Kerja Akan Bahas Isu Krusial

Rapat Kerja di Kereta Wisata akan Bahas Isu Krusial

Selasa, 10 Januari 2017 4217

BERITA POPULER
Gubernur pramono MUI rezap

Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

Selasa, 11 Agustus 2026 12924

IMG 20260812 WA0088

Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

Rabu, 12 Agustus 2026 1548

Kapal cepat dishub muara angke jati

Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

Senin, 10 Agustus 2026 1484

Penertiban Parkir Liar di Cengkareng Timur Tindak 108 Motor

108 Pelanggar Parkir di Cengkareng Ditindak

Rabu, 12 Agustus 2026 886

Pesta rakyat hut dijakut doc

Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

Jumat, 07 Agustus 2026 1558

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks