Ini Pembahasan Utama dalam Rapat Kerja Pemprov DKI

Sabtu, 14 Januari 2017 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Rio Sandiputra 10661

 Ini Pembahasan Utama Dalam Rapat Kerja Pemprov DKI

(Foto: Reza Hapiz)

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat kerja di dalam kereta wisata. Berbagai isu penting mengenai Ibukota menjadi pembahasan dalam rapat tersebut.

Poin-poin pentingnya saja. Ada empat asisten yang menyampaikan paparan, langsung komentar para deputi, Pak Plt Gubernur dan juga saya

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, isu yang dibahas dibagi dalam empat bidang asisten. Masing-masing asisten memaparkan program krusial. Keempat asisten tersebut yakni bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian.

"Poin-poin pentingnya saja. Ada empat asisten yang menyampaikan paparan, langsung komentar para deputi, Pak Plt Gubernur dan juga saya," kata Saefullah, dalam perjalanan menuju Yogyakarta, Sabtu (14/1).

Di bidang Kesejahteraan Rakyat isu yang dibahas mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan boarding school di Jakarta Islamic Centre (JIC).

Kemudian Asisten bidang Perekonomian, fokus membicarakan mengenai kendala pembebasan lahan untuk kepantingan umum. Seperti pembebasan lahan untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) serta lainnya.

"Kami untung sekali punya kepres bahwa kalau ada kesulitan dalam pembebasan tanah, maka jalan terakhir adalah konsinyasi. Kalau ada sulit-sulit ada sengketa, ada ketidakjelasan kepemilikan atau tidak cocok harga, maka ini kami konsinyasi," ucapnya.

Sementara itu yang dibahas di bidang lingkungan hidup, seperti percepatan pembuatan peraturan gubernur mengenai perhimpunan penghuni rumah susun (PPRS). Di bidang lingkungan hidup, isu yang dibahas mengenai penataan ruang. Saat ini masih ada hampir 13 ribu izin yang masih tertahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Kami berharap evaluasi di 2017 betul-betul tuntas, keberpihakan kepada masyarakat. Kalau memang dulu peruntukannya sudah kuning untuk perumahan, jangan dijauhkan. Kalau yang industri, kasih industri, supaya dia bisa usaha," tuturnya.

Menurut Saefullah, yang paling menonjol adalah mengenai manajemen syahbandar. Karena kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan. Ke depan akan dibuat rencana induk pelabuhan.

"Sehingga nanti untuk transportasi ke Kepulauan Seribu tidak menumpuk di Muara Baru saja. Mulai dari ujung barat Jakarta, Muara Baru, kemudian Tanjung Pasir, Ancol, PLTGU dan di Marunda juga harus ada. Jadi seluruh muara di Jakarta akan ada pelabuhan," tandasnya.

BERITA TERKAIT
plt gub

Plt Gubernur Pimpin Rapat Kerja di Kereta

Sabtu, 14 Januari 2017 10630

Pejabat DKI Nobar Debat Kandidat Cagub-Cawagub

Pejabat DKI Nobar Debat Kandidat Cagub-Cawagub

Jumat, 13 Januari 2017 6884

Rapat Kerja Akan Bahas Isu Krusial

Rapat Kerja di Kereta Wisata akan Bahas Isu Krusial

Selasa, 10 Januari 2017 3950

BERITA POPULER
Biro Hukum DKI menggelar Diskusi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Biro Hukum DKI Gelar Diskusi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Rabu, 05 November 2025 2110

Penumpang menuruni Transjakarta

Targetkan 400 Juta Pelanggan, Transjakarta Menuju Fase Smart Mobility

Selasa, 04 November 2025 912

Petugas memadamkan kebakaran rumah di Pondok Pinang

Kebakaran di Pondok Pinang Diduga Dipicu Korsleting

Minggu, 02 November 2025 1394

Seorang penumpang melakukan tap in di Halte Transjakarta Rawamangun

Pramono Minta Transjakarta Tingkatkan Layanan Sistem Pembayaran

Kamis, 30 Oktober 2025 1782

Ketua DPRD Dukung Relaksasi Pajak untuk Jaga Daya Beli Warga

Ketua DPRD Dukung Relaksasi Pajak untuk Jaga Daya Beli Warga

Minggu, 02 November 2025 1260

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks