Tim monitoring dan evaluasi (monev) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta meninjau pelaksanaan sidang yustisi yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI di Kantor Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

Kabid Pemerintahan Bappeda DKI Jakarta, Andriansyah mengatakan, selama ini sidang yustisi yang digelar Satpol DKI Jakarta sebanyak enam kali setahun dan hanya menjangkau 150 pelanggar dalam sekali sidang. 

"Catatan kita di sini harusnya tahun depan bisa diperbanyak. Setahun di angka 2000 pelanggar," katanya di lokasi, Rabu (21/12).

Menurut Andri, jumlah pelanggaran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menduduki fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di Ibukota cukup tinggi.

"Ini bentuk pidana yang diberikan dalam bentuk denda. Namun ke depan perlu koordinasi dengan Dinas KUMKMP DKI Jakarta untuk penataannya," tandasnya.