Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tidak menghapus dana hibah untuk TNI dan Polri pada 2017. Pemberian hibah akan dimasukan dalam APBD Perubahan 2017 mendatang. Karena masih menunggu laporan pertanggungjawaban untuk dana hibah tahun ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, TNI dan Polri merupakan mitra utama bagi Pemprov DKI Jakarta. Sehingga dana hibah tetap akan diberikan karena masuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda).

"Prinsip tahun 2017 saya jamin dana hibah untuk Polda dan Pangdam tetap ada di APBD perubahan," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/11).

Pria yang akrab disapa Soni ini menambahkan, hibah yang diberikan tahun ini saja masih dalam proses penyerapan oleh kedua instansi tersebut. Sehingga belum ada laporan pertanggungjawaban terkait penggunaannya.

"Mekanismenya hibah berikutnya setelah laporan hibah sebelumnya masuk. Jadi tidak ada maksud kami Pemprov untuk menghapuskan. Karena Pangdam dan Polda adalah mitra utama Forkopimda," ujarnya.

Pada tahun ini Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya mendapatkan hibah masing-masing Rp 41 miliar dan Rp 21 miliar. Sebenarnya dana hibah untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) hanya terbatas dua kali berturut-turut saja. Namun khusus untuk TNI dan Polri sebagai mitra utaman bisa dilakukan namun dengan beberapa persyaratan.

"Hibah tahun ini saja belum habis itu masih dalam proses, dia masih sibuk serap. Prinsipnya tahun 2017 juga ada, tinggal memilih dimasukan sekarang atau saat APBD Perubahan," tandasnya.