Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih tergantung oleh supplier untuk memenuhi kebutuhan cabai. Sehingga belum bisa dilakukan pengendalian harga karena pasokannya tergantung daerah produsen.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, pemprov sudah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Tim itu akan melakukan koordinasi untuk bisa mengendalikan pasokan.

" Cabai kan memang tidak ditanam di Jakarta, jadi itu mesti dari supplier luar Jakarta . Saya kira itu ada pengendalian inflasi, tim akan melakukan koordinasi termasuk pengendalian khususnya sembilan bahan pokok," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/11).

Soni sapaan akrabnya menambahkan, dalam waktu dekat akan melakukan rapat untuk membahas kenaikan beberapa kebutuhan pokok, termasuk cabai. Ditegaskannya, inflasi di Jakarta tetap harus dijaga agar tidak terlalu tinggi.

Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan daerah produsen terkait pasokan cabai ke Jakarta. Karena cabai merupakan salah satu komoditas yang tetap diperlukan oleh warga.

"Yang ini tetap jadi perhatian saya cuma sekarang belum rapat, terutama inflasi harus tetap kami kendalikan. Kami tetap bangun komunikasi dengan para penyangga Ibukota termasuk mengenai harga," ujarnya.

Kendati demikian, cabai berbeda dengan komoditas lainnya. Untuk bisa mengendalikan harga cabai tidak perlu dilakukan operasi pasar. Karena harganya yang fluktiatif dan tidak stagnan.

"Kalo cabai mungkin tidak sampai operasi pasar, masih bisa dalam pengendalian lah. Karena cabai itu naiknya tidak bertahan lama, jadi up and down-nya cepat, kecuali gula, beras baru bisa manfaatkan operasi pasar," tandasnya.