Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan akan terus memberikan sanksi tegas mulai dari peringatan hingga penutupan terhadap tempat hiburan malam di Ibukota yang kedapatan menjadi tempat peredaran narkoba.

Langkah tersebut diambil sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepariwisataan.

"Mekanisme hingga akhirnya tempat usaha hiburan malam ditutup karena kedapatan adanya peredaran narkoba sudah sangat jelas. Jadi, kami tidak serta merta memberikan sanksi tanpa ada bukti," kata Catur Laswanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta saat rapat audiensi bersama Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) di DRPD DKI Jakarta, Selasa (15/11) sore.

Catur membantah tudingan dari salah satu pengusaha hiburan malam yang menyebut tempat usahanya dijatuhkan sanksi meskipun tidak ada pengunjung dan pegawainya yang terbukti menggunakan narkoba saat dites urine Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Tidak benar itu. Sanksi peringatan karena diberikan karena saat pemeriksaan kami menemukan ada narkoba. Arahannya jelas, kami akan kasih peringatan hingga penutupan jika petugas menemukan barang bukti narkoba," tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Jupan Royter Tampubolon menambahkan, pihaknya belum pernah mengeluarkan surat peringatan kepada pemilik tempat hiburan malam seperti yang dituduhkan pengusaha.

"Kami tidak sembarangan mengeluarkan surat peringatan. Tapi kami minta pemilik tempat hiburan malam di Jakarta bersinergi bersama Satpol PP dalam upaya pemberantasan narkoba di Ibukota," tandasnya.