Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum bisa menyusun draf peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah. Sebab, saat ini Pemprov DKI masih menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Kepala Biro Reformasi dan Birokrasi DKI Jakarta, Dhany Sukma mengatakan, pihaknya belum bisa menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

"Karena kedudukan DKI kan khusus, jadi harus diatur dalam Permendagri. Sementara Permennya belum ditetapkan. Sehingga kami belum bisa bergerak," kata Dhany saat melakukan teleconference dengan Kemendagri di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/9).

Dalam PP nomor 18 tahun 2016 tersebut diatur mengenai perampingan struktur organisasi dan birokrasi. Setiap daerah diminta untuk mengajukan perampingan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam PP.

"Tapi kami tetap lakukan evaluasi kelembagaan. Menyangkut beban kerja masing-masing SKPD. Agar semuanya tepat ukuran dan fungsi. Kemungkinan besar akan ada efisiensi birokrasi," ujarnya.

Dirinya berharap Permendagri bisa segera diterbitkan. Sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa segera membahas perda sebagai turunan dari aturan tersebut. "Kami harap Permendagri bisa segera diturunkan. Kami parelel membahas dengan DPRD," tandasnya.