Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah untuk segera mempercepat perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

Dikatakan Tjahj o, langkah ini dinilai bisa meminimalisir kecurangan data penduduk menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2017.

"‎Perekaman e-KTP diharapkan dapat menekan kecurangan di Pilkada, terutama penggelembungan suara dengan menggunakan Surat Keterangan Pengganti e-KTP," kata Tjahjo, saat membuka Rapat Kerja Evaluasi Kepala Daerah di Hotel Borubudur, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyampaikan, untuk mempercepat proses perekaman, Pemprov DKI telah melakukan sistem jemput bola.

"Kita akan jemput bola sampai ke kelurahan. Dan yang penting blankonya, blanko KTP. Di situ di rekam langsung keluar e-KTP nya," kata Djarot.

Dikatakan Djarot, dari sekitar tujuh juta warga yang berusia wajib memiliki KTP, 165 ribu di antaranya masih belum melakukan perekaman. Jumlah itu, paling kecil dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Meski demikian, pihaknya meminta petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta tetap konsisten menjalankan tugasnya.‎

"Tadi sudah di sampaikan untuk Pilkada, untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kita terbaik. Kita usahakan semuanya berbasiskan e-KTP, makanya kita kejar betul," tandasnya.