Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu akan memvalidasi ulang jumlah data warga miskin di wilayahnya. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan sosial terhadap warga miskin lebih tepat sasaran.

"Seluruh stakeholder harus duduk bersama untuk menentukan kriteria kemiskinan di Pulau Seribu. Nantinya, data jumlah warga miskin ini dapat digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena saat ini banyak data yang tidak valid," kata Ismer Harahap, Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Senin (19/9).

Ismer mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Kepulauan Seribu tercatat ada sebanyak 25 ribu jiwa atau 2.650 Kepala Keluarga (KK) masuk kategori miskin.

"Data itu berbeda dengan data Suku Dinas Kesehatan yang menyebutkan di Kabupaten Kepulauan Seribu terdapat 27 ribu warga miskin yang menerima kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," ujarnya.

Sementara data dari Suku Dinas Pendidikan, lanjut Ismer, 90 persen siswa di wilayah Kepulauan Seribu menerima bantuan dana pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Memangnya, semua warga Pulau Seribu masuk kategori miskin," tanyanya heran.

Menurut Ismer, ketidaksesuaian data warga miskin di wilayah ini disebabkan perbedaan parameter yang digunakan instansi terkait. Perbedaan data tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan sosial.

"Untuk itu, kami akan membentuk tim agar dapat menvalidkan data warga miskin di Pulau Seribu yang paling benar," tandasnya.