Kartu Jakarta One bukan hanya bisa bermanfaat untuk transaksi warga DKI Jakarta. Namun sebagai alat pemantau dan data untuk dasar pembuatan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar warga hidup lebih nyaman serta sejahtera .

"Kami ingin pelayanan semuanya terkontrol dengan satu kartu. Jadi kami bisa tahu orang itu kemana, mau ngapain, service kami bisa lebih baik," kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/9).

Langkah ini untuk menuju Jakarta menjadi smartcity. Untuk mewujudkannya diperlukan partisipasi dari masyarakat. "Karena smartcity itu intinya partisipasi masyarakat. Dalam buat aplikasi dan buat laporan. Kalau untuk teknologinya gampang tinggal beli," ucapnya.

Basuki ingin semua transaksi yang ada di Ibukota dilakukan secara non tunai. Bahkan untuk penggunaan APBD DKI cara itu sudah dilakukan mulai tahun ini. "Nanti Jakarta One bisa seperti visa (kartu berbayar non tunai). Inti smartcity membuat hidup ini lebih nyaman, aman, murah," tandasnya.

Jakarta One berguna sebagai kartu multi fungsi. Namun saat ini baru bisa digunakan untuk beberapa transaksi saja, mulai dari pembayaran LRT, ERP, MRT, RSUD, rusun, pajak, retribusi, belanja, e-ticketing, parkir meter, pasar, apotek, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Transaksi selanjutnya yang sedang dikembangkan yakni untuk utilitas air minum, PLN dan Telkom.