Tunggakan Retribusi PKL Loksem Kota Tua Capai Rp 300 Juta

Kamis, 15 September 2016 Reporter: TP Moan Simanjuntak Editor: Rio Sandiputra 3635

Tunggakan PKL Loksem Kota Tua Capai 300 Juta

(Foto: TP Moan Simanjuntak)

Pedagang kaki lima (PKL) binaan yang berada di Lokasi Sementara (Loksem) Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat menunggak retribusi hingga Rp 300 juta. Jumlah tersebut merupakan kumulasi dari banyaknya tunggakan selama 10 bulan terakhir.

Jika tidak kunjung dibayar, maka kami akan mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan PKL tersebut

Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Barat, Sonar Sinurat mengatakan, dari data yang dimiliki ada 415 PKL yang seharusnya berdagang di loksem tersebut. Namun nyatanya hanya ada 382 PKL yang masih berdagang di sana.

"Retribusi itu tiap PKL per hari Rp 3.000. Bila sebanyak 382 PKL yang sudah menggunakan Jak-Card maka setiap bulannya Pemprov DKI mendapat pemasukan Rp 34 juta," ujar Sonar, Kamis (15/9).

Menurut Sonar, penunggakan sudah mulai terjadi dari tahun lalu. Proses perhitungan hutang untuk tiap PKL pun tengah dilakukan. Sebab saat ini PKL mulai direlokasi ke Jalan Cengkeh.

"Jika tidak kunjung dibayar, maka kami akan mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan PKL tersebut," tandasnya.

BERITA TERKAIT
650 Penunggak PBB P2 di Matraman Dibidik

650 WP di Matraman Tunggak PBB Rp 11 Miliar

Jumat, 09 September 2016 8307

 Tujuh Objek Pajak di Jakut Dipasang Stiker

Tunggakan 7 WP di Jakut Capai Rp 800 Juta

Senin, 05 September 2016 3536

Pembayaran PBB-P2 Jatuh Tempo 31 Agustus 2016

Perolehan PBB-P2 di DKI Capai Rp 5 Triliun

Selasa, 30 Agustus 2016 5992

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 881

Pemprov DKI-Sulawesi Selatan jajaki kerja sama strategis

Pemprov DKI-Sulsel Jajaki Kerja Sama Smart City hingga Ketahanan Pangan

Jumat, 19 Desember 2025 916

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1695

Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 969

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 1124

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks