Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk memaksimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto mengaku sengaja menemui Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, agar Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan sisa waktu untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

"Pertemuan kaitan dengan penyerapan anggaran agar lebih difokuskan lagi. Karena penyerapan anggarannya kan belum terlampau besar," kata Bonny, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/9).

Salah satu saran yang disampaikan yakni terkait penghitungan harga satuan. Dirinya menilai harga satuan yang ada di Jakarta masih terlalu rendah. Sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi.

"Ada beberapa hal, terkait dengan standar biaya komponen, banyak pelaksanaan barang dan jasa masih di bawah standar sehingga tidak terealisir dan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa)," ucapnya.

Dia menyampaikan agar harga satuan untuk APBD 2017 mendatang bisa disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga proses pengadaan barang dan jasa bisa lebih maksimal lagi.

"Bagaimana caranya agar pengadaan barang dan jasa ini bisa berjalan, supaya harga satuan bisa memadai, sehingga saat pelaksanaannya tidak mengalami di bawah harga yang ditetapkan tahun 2017," tandasnya.