Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tekait Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun untuk memudahkan pendataan debitur.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan kredit di Ibukota. Karena selama ini pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) kesulitan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR).

"Hari ini kita dapat lagi satu alat agar UMKM dapat kredit dari perbankan secara mudah," kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/9).

Saefullah meminta kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta agar segera melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM. Karena mereka adalah calon debitur yang bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah.

"Di Jakarta itu ada 60 ribu lebih UMKM, temui mereka lalu didata. Tentu ada syarat dan evaluasi terhadap penerima kredit," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, Rina Robiati menjelaskan SIKP ini merupakan sistem yang digunakan untuk menyediakan informasi kredit perbankan.

Selama ini data yang ada disetiap instansi saling tumpang tindih. Sehingga satu pelaku UMKM bisa mendapatkan kredit dari berbagai instansi.

"Tujuannya sangat strategis, sebagai alat penghimpun data debitur. Untuk bisa memberikan subsidi bunga, data base, alat monitoring yang berkaitan dengan pengembangan UMKM," tandasnya.

Pemerintah daerah yang sudah bekerja sama menggunakan SIKP, diminta untuk aktif dalam mengunggah data calon debitur potensial di wilayahnya.