Kepulauan Seribu Harus Memiliki Perencanaan Tata Ruang Wisata

Sabtu, 03 September 2016 Reporter: Suparni Editor: Budhi Firmansyah Surapati 4416

Kepulauan Seribu Harus Memiliki Perencanaan Tata Ruang Wisata

(Foto: Yopie Oscar)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, perencanaan tata ruang Kepulauan Seribu, belum matang. Alhasil, hingga kini belum ada perencanaan terkait pengelolaan tata ruang bagi sektor wisata.

Harus ada kawasan yang sifatnya wisata terbatas, baik dibatasi pembangunan hunian maupun pengunjung, hal itu terkait dengan perencanaan tata ruang

"Harus ada kawasan yang sifatnya wisata terbatas, baik dibatasi pembangunan hunian maupun pengunjung, hal itu terkait dengan perencanaan tata ruang. Dan itu belum ada," ujar Djarot, Sabtu (3/9).

Menurutnya, kian hari Kepulauan Seribu semakin tampak semrawut dan tidak tertata. Hal itu sebagai dampak pembangunan homestay yang melanggar tata ruang hingga tidak adanya pembatasan wisatawan di daerah-daerah tertentu, seperti pulau penanggkaran penyu maupun tempat konservasi terumbu karang.

"Tidak semuanya harus massal, agar tidak rusak, misalnya pulau penangkaran penyu harus dibatasi tidak boleh banyak wisatawan. Begitu juga tempat konservasi terumbu karang," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Djarot Minta Bappeda Matangkan Konsep Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Seribu

Bappeda DKI Diminta Buat Desain Pembangunan Kepulauan Seribu

Jumat, 02 September 2016 3226

Aturan Tata Ruang Kawasan Kemang Dilanggar Pengembang

Aturan Tata Ruang Kawasan Kemang Dilanggar Pengembang

Sabtu, 03 September 2016 3925

Basuki Temui Menteri ATR Bahas Aset DKI

Basuki Temui Menteri ATR Bahas Aset DKI

Kamis, 11 Agustus 2016 3327

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 899

Pemprov DKI-Sulawesi Selatan jajaki kerja sama strategis

Pemprov DKI-Sulsel Jajaki Kerja Sama Smart City hingga Ketahanan Pangan

Jumat, 19 Desember 2025 928

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1709

Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 980

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 1140

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks