Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak mempermasalahkan permintaan Asosiasi DPRD untuk kenaikan gaji. Namun sebelumnya harus ada pembuktian terbalik harta pejabat terkait.

"Saya nggak masalah mereka mau naik gaji. Sekarang yang penting saya bilang ada pembuktian terbalik harta pejabat," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/9).

Selain itu, semua transaksi juga harus dilakukan secara non tunai. Kebijakan ini sebagai langkah transparansi penggunaan anggaran. "Jadi kalau gaji mau naik professional boleh, pembuktian terbalik dan transaksi non tunai," ucapnya.

Basuki menilai banyak anggota DPRD yang jujur dan rajin. Sehingga untuk menjaga sportifitas langkah itu harus dijalankan. "Nah ini juga mesti fair. Kita harus bikin laporan tahun ini. Banyak juga anggota DPRD yang jujur yang rajin," tandasnya.

Sebelumnya Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden RI, Joko Widodo. Kenaikan kesejahteraan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik korupsi.