Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengambil alih penuh pengelolaan air bersih yang ada di Jakarta.

"Sudah cukup lama pengelolaan air kita diambil alih swasta, hasilnya juga bukannya membaik. Kita minta diambil alih," ujarnya, Selasa (30/8).

Menurutnya pembahasan untuk pengambil alihan pengelolaan air bisa dilakukan mulai 2017 mendatang. Sebab, perjanjian pengelolaan air dengan Palyja akan habis pada tahun 2022 mendatang.

"Sudah harus ada kajian terkait ini, lebih baik langsung dikelola oleh pemerintah daerah," katanya.

Menurutnya, kebijakan alokasi penyertaan modal pemerintah ke PD Pal Jaya dan PD PDAM Jaya harus dikaji. Pasalnya ada rencana untuk menyatukan dua perusahan daerah tersebut.

"Saat ini mereka mengajukan penambahan modal masing-masing, kalau disatukan nanti kita tidak mau ada tumpang tindih," tandasnya.