Saran dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) agar pembelian lahan bekas Kedutaan Besar Inggris melalui salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepertinya sulit dilakukan.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, jika menggunakan BUMD akan jauh lebih sulit. Sehingga pembelian tetap diupayakan dengan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016.

"Kalau melalui BUMD lebih susah. Harus dibeli dari kami langsung," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/8).

Apalagi, sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kedubes Inggris untuk pembelian lahan itu. Ia pun heran lambannya realisasi pembelian oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyarankan agar pembelian lahan eks Kedubes Inggris dibeli melalui salah satu BUMD. Karena jika tidak segera direalisasikan dikhawatirkan lahan itu akan dibeli oleh pihak lain.