Pembangunan Rusun di 22 Lokasi Batal

Rabu, 24 Agustus 2016 Reporter: Suriaman Panjaitan Editor: Nani Suherni 5367

Pembangunan Rusun di 22 Lokasi Batal

(Foto: Yopie Oscar)

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta menghapus rencana pembangunan rumah susun (rusun) di draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.

Ada juga aset Pemda yang akan dibangun rusun tapi akses jalannya tidak cukup untuk dilalui kendaraan besar

Penghapusan dilakukan lantaran Pemprov DKI belum menerima dana bagi hasil pajak senilai Rp 4 triliun.

"Itulah yang salah satunya kemudian ada di 22 lokasi rumah susun yang tahun ini kami hentikan," ujar Arifin, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/8).

Meski dihapus, Arifin mengaku, rencana pembangunan rusun di 22 lokasi itu akan jadwalkan kembali tahun 2017 mendatang.

"Lahannya belum dibebaskan sehingga kita tidak bisa bangun. Ada juga aset Pemda yang akan dibangun rusun tapi akses jalannya tidak cukup untuk dilalui kendaraan besar," ungkapnya.‎

Adapun ke-22 lokasi rencana pembangunan rusun yang dihapus di antaranya berada di Penggilingan, Cengkareng Barat, Daan Mogot, Pondok Pinang atau di kawasan kantor UPT Perkayuan, Jl Inspeksi KBT di Kelurahan Menteng, Cililitan dan Pulogadung.

"Dana untuk membangun rusun di 22 lokasi itu mencapai Rp 4 triliun," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Komisi B DPRD Minta Usulan di APBD P 2016 Dibahas Selektif

Penghapusan Program di APBD-P Diminta Tak Rugikan Warga

Rabu, 24 Agustus 2016 3365

Efesiensi Anggaran di Satpol PP Perlu Dikaji Kembali

Efisiensi Anggaran Satpol PP Perlu Dikaji Kembali

Rabu, 24 Agustus 2016 3504

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 859

Pemprov DKI-Sulawesi Selatan jajaki kerja sama strategis

Pemprov DKI-Sulsel Jajaki Kerja Sama Smart City hingga Ketahanan Pangan

Jumat, 19 Desember 2025 900

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1683

Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 956

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 1106

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks