Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengkaji kembali sejumlah anggaran yang diefisiensi.

Salah satunya anggaran pendidikan dan pelatihan (diklat) personel yang dihapus.

"Ini ada anggaran Rp 5 miliar dicoret untuk diklat dasar personel dengan argumentasi yang sangat lemah yaitu karena DKI sedang masuk tahapan pilkada," ujar Syarif, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/8).

Dikatakan Syarif, dengan dicoretnya anggaran tersebut, kinerja personel Satpol PP DKI Jakarta tidak bisa meningkat menjadi lebih baik dalam menjalan tugasnya.

"Jadi solusinya harus baca kebutuhan secara cermat dan teliti. Kalau memang tidak terserap maka pejabat pembuat komitmennya harus dievaluasi," ujarnya.

Syarif menambahkan, saat pembahasan anggaran lalu, Satpol PP DKI juga mencoret anggaran belanja seragam personel. Padahal seragam personel tersebut sudah dua tahun lamanya tidak pernah diganti baru.

"Bagaimana personel kita mau mengurus pekerjaanya kalau mereka saja tidak diurus dengan benar," tandasnya.