Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, akan mempercepat pembelian lahan Eks Kedutaan Besar Inggris. Dirinya sudah berkonsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai pembelian lahan tersebut.

Semula Kedubes Inggris merasa keberatan dengan biaya notaris yang dibebankan. Mengingat biaya yang diajukan cukup besar yakni 0,8-1 persen dari harga pembelian, atau senilai Rp 4,7 miliar.

"Kami sampaikan, kami lagi cari cara. Kan ada dasar peraturan dari Kepala BPN, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, itu tidak perlu bayar notaris," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/8).

Menurut Basuki jika biaya notaris ditiadakan, maka akan memberikan keuntungan kepada Kedubes Inggris. Diharapkan tahun ini pembelian lahan bisa dilakukan. Sebab jika tidak dibayar tahun ini, mereka akan menjual kepada pihak lainnya.

"Ini kan keberatan yang dibebankan kepada pemerintah Inggris, dia harus bayar notaris. Sekarang kan kalau gitu dia bisa hemat itu yang mau kami sampaikan," ujarnya.

Rencananya lahan Eks Kedubes Inggris akan dibuat untuk taman aspirasi. Namun bangunan yang ada tidak akan dibongkar, melainkan akan dimanfaatkan.

"Gedungnya nggak kami bongkar. Kalau tanah pemerintah malah semua peruntukan boleh dipakai. Untuk kepentingan pemerintah loh," tandasnya.