Proses pembelian lahan eks Kedubes Inggris hingga kini tak kunjung rampung. Sejumlah masalah terus ditemukan selama proses pembelian lahan ini berlangsung.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, akan melakukan appraisal ulang terhadap lahan itu. Pasalnya, ia mendapatkan laporan, jasa notaris yang mengurus lahan dimasukkan dalam appraisal lahan.

"Masa kita mau beli lahan harga notaris dimasukkan ke dalam apraisal dan dikenakan biaya 0,8 -1 persen dari harga pembelian, ini cara halus supaya tanah ini tidak jadi dibeli, padahal mereka sejak awal sudah tawarkan ke kita," ujarnya, Senin (13/6).

Basuki menilai, pejabat di  Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sengaja menghambat pembelian lahan. Pihaknya mengancam akan memeriksa semua pejabat yang berkaitan dalam proses pembelian lahan itu yang dinilai penuh kepentingan.

"Kalau mau cari notaris yang siap dibayar Rp 10 juta saja banyak yang ngantre, ini sampai dilakukan hitungan 0,8-1 persen untuk lahan tersebut bisa Rp 4,7 miliar untuk notarisnya," katanya.

Selain menghitung appraisal ulang, pihaknya akan mencari notaris yang biasa menangani pembelian lahan rumah. Karena nilai 0,8-1 persen yang diajukan laporan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta tidak masuk akal.

"Kita akan lakukan appraisal ulang, cari notaris seperti beli rumah. Kita tinggal bayar berapa, tidak pakai persenan, suratnya juga diminta dicek," tandasnya.