Kasus pencabulan yang diduga dilakukan tiga oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

"‎Kami perempuan di lingkungan legislatif kecewa dan prihatin atas terjadinya peristiwa pencabulan tersebut. PNS itu pengayom masyarakat, bukan melecehkan," kata Yuke Yurike, anggota Komisi B, DPRD DKI Jakarta, Minggu (6/8).

Yuke menilai, per buatan yang diduga dilakukan tiga oknum PNS Jakarta Pusat telah mencoreng nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Karena itu, eksekutif diminta lebih peka menangani kasus tersebut dan menghukum tegas pelakunya.

‎"Ibukota masih minim tempat aman untuk para perempuan. Mulai dari sekolah, angkutan umum dan lainnya belum dapat menjamin keamanan perempuan," tuturnya.

Ia mensinyalir, kasus pelecehan perempuan masih banyak terjadi di tempat umum maupun kantor pemerintahan di Ibukota. Pelecehan tersebut belum mencuat karena masih ada korban yang tidak berani atau malu melapor.

‎"Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fasilitas umum lainnya di DKI harus dilengkap kamera pengintai. Langkah ini untuk membatasi ruang gerak predator asusila," tandasnya.

‎

Seperti diketahui M (17), seorang siswi yang sedang praktik kerja lapangan (magang) di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat diduga menjadi korban pencabulan oleh oknum PNS. Korban telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Mapolres Metro Jakarta Pusat.

Korban mengaku pada saat kejadian sedang berada di ruangan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Blok D yang dalam keadaan sepi. Polisi memeriksa tiga oknum PNS Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Pusat berinisial H, Y dan A.‎