Angka kemiskinan di DKI Jakarta menurut Bank Indonesia tiap tahunnya ada penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk transportasi, pendidikan, perumahan, dan kesehatan.

Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta, Do ni Primanto Joewono mengatakan, garis kemiskinan tergantung dari tiga hal yakni jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan garis kemiskinan itu sendiri.

"Jadi garis kemiskinan dihitung dari konsumsi orang beli bahan makanan sama non makanan," kata Doni, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/8).

Konsumsi non makanan terdiri dari transportasi, pendidikan, kesehatan, serta perumahan. Doni menambahkan saat ini yang sudah terlihat berpengaruh di Jakarta yakni di bidang perumahan. Karena Pemprov DKI telah membangun ribuan unit rumah susun (rusun) untuk warganya.

"Jadi program Pemprov DKI itu ingin mengurangi kemiskinan di non makanan caranya ya perumahan ada rusun, transportasi gratis, jadi diharapkan dengan program itu bisa turun kebutuhannya," ucapnya.

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi yakni pemberian gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada pegawai Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta pekerja harian lepas (PHL).

"Mereka kan sekarang bukan hanya dapat gaji UMP saja, tapi ada fasilitas kesehatan, transportasi, artinya subsidinya standar UMP, tadi ditambah dengan fasilitas lain yang tidak perlu dikeluarkan dengan uang UMP-nya," tandasnya.