Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin agar survei kemiskinan di Ibukota menggunakan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Selama ini nilai yang digunakan yakni kebutuhan hidup sebesar 2.500 kalori par hari dan standar dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

"Saya mau gunakan kebutuhan hidup layak seperti survei UMP (Upah Minimum Provinsi). Berapa sih kebutuhan hidup lajang di Jakarta?," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/7).

Badan Pusat Statistik selama ini menggunakan tolak ukur kebutuhan sebesar 2.500 kalori maka sebulan hanya sebesar Rp 450 ribu saja. Sehingga warga yang memiliki pendapatan Rp 500 ribu maka sudah dinilai bukan termasuk warga miskin.

Sementara jika menggunakan standar PBB yakni sebesar 2 dollar Amerika per hari, berarti pendapatannya hanya Rp 800 ribu per bulan. Menurut Basuki jika dengan kedua standar tersebut maka jumlah warga miskin di Jakarta hanya diatas tiga persen saja.

"Apa yang saya enggak sukain di sini, masuk akal enggak orang pendapatan Rp 500 ribu tapi dianggap tidak masuk garis kemiskinan? Enggak masuk akal," ujarnya.

Sementara jika menggunakan nilai KHL maka keb utuhan hidupnya bisa mencapai Rp 2,5 juta. Dengan standar KHL yang digunakan maka jumlah penduduk miskin di Jakarta jumlahnya semakin banyak.

"Kalau pakai KHL ketemulah angka Rp 2,5 juta. Tapi kan nggak enak pakai istilah KHL kayak UMP, makanya kami mengganti istilahnya dengan KHC, kebutuhan hidup cukup. Jadi komponennya persis dengan KHL," ucapnya.

Basuki juga mengkritik agar warga yang disurvei tidak semua memiliki KTP DKI. Semua warga yang berada di tempat kumuh didata padahal belum tentu memiliki KTP DKI.

"Jadi bukan meragukan, konsep memandang yang berbeda. Makanya kami juga meminta BPS melakukan survei kemiskinan yang berbeda," tandasnya.