Fungsi e-KTP dinilai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, hanya sebatas sebagai tanda pengenal saja. Padahal, dana yang dikeluarkan untuk program tersebut sangat besar. Belajar dari pengalaman itu, pihaknya akan membuat kartu tanda pengenal Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang multifungsi sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

"Zaman saya kuliah saja, bank sudah bikinin kartu mahasiswa yang terkoneksi dengan bank. Ini yang dahulu saya bilang, e-KTP itu tersambung dengan semua bank, jadi multifungsi," kata pria yang kerap disapa Ahok itu di Balaikota, Selasa (8/7).

Menurut Basuki, alokasi anggaran untuk mendanai program e-KTP secara nasional terlalu besar jika sekadar berfungsi sebagai tanda pengenal. Menurutnya, e-KTP seharusnya juga berfungsi sebagai kartu ATM untuk dapat dipergunakan saat naik bus transjakarta, naik kereta rel listrik (KRL) dan sebagainya.

"Nah sekarang sama. Jadi saya ingin semua nanti Jakarta berlakukan untuk pegawai negeri sistem non-cash transaksional, semua PNS dan PHL di DKI harus pakai kartu ini (Jak Card)," ujarnya.

Basuki mengungkapkan, Bank DKI hingga saat ini masih memproses penertiban Jak Card yang akan diperuntukkan bagi PNS baru di Pemprov DKI Jakarta.

"Tapi untuk pejabat eselon II pakai ID yang lama saja, mereka tidak mungkin naik bus juga. Penertiban kartu ini akan dilakukan secara bertahap," ungkapnya.

Selain, persoalan e-KTP yang fungsinya terbatas, juga penerbitannya yang lama dan tidak merata. Bahkan, sejumlah warga DKI yang mengaku telah melakukan perekaman e-KTP sejak lama hingga kini tak kunjung menerima kartu tersebut.

"Ada yang sudah rekam sejak 2011 belum dapat, ada juga sudah tiga bulan rekam belum dapat juga. Semoga KTP elektronik segera dicetak sehingga warga tidak lagi terlalu lama menunggu KTP," pinta Suprianto, Lurah Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu