Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI mengawasi proyek pembangunan jalan layang khusus bus Transjakarta Ciledug-Tendean.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kerjasama tersebut dilakukan untuk mencegah kasus seperti pembelian lahan rumah susun (Rusun) Cengkareng Barat‎ dan pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras terulang.

‎

‎"Mencegah temuan atau penyimpangan sedini mungkin dan mencari solusi di situ. Jangan sampai diakhir selalu diperiksa semuanya kemudian ada penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Harus itu," ujar Djarot usai melakukan pertemuan Entry Meeting BPK Perwakilan DKI Jakarta dalam rangka Investigasi pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Rabu (20/7).

Menurut Djarot, BPK Provinsi DKI Jakarta dilibatkan mengawasi hingga ‎melakukan investigasi pada belanja modal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terkait pembangunan jalan layang sebidang dan tidak sebidang.

"Ini pertemuan awal, karena BPK mau melakukan investigasi pada belanja modal yang dilakukan pemprov DKI Jakarta. Khususnya pembangunan jalan layang sebidang dan tidak sebidang, lebih khusus pembangunan jalan layang non tol Ciledug-Blok M dan Tendean. Mereka akan melakukan pendalaman atas delapan paket yg sekarang dikerjakan ," ucapnya.

Djarot menambahkan, hasil dari pertemuan Pemprov DKI Jakarta dan BPK Perwa‎kilan Provinsi DKI Jakarta pagi ini, dua belah pihak sepakat jika pengawasan dan pengauditan investigasi tidak mengganggu pengerjaan proyek yang diawasi.

"Yang kedua disepakati bahwa proses pemeriksaan itu diharapkan tidak mengganggu percepatan penyelesaian jalan layang non tol terutama yg Ciledug-Tendean‎," tandasnya.