Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum mengetahui anggaran fantastis perbaikan Gedung DPRD DKI Jakarta. Namun dirinya akan segera melakukan pengecekan anggaran yang diajukan tersebut.

"Biasanya mereka (Sekwan) yang ngajuin, makanya kami mesti cek dulu," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/7).

DPRD DKI Jakarta mengajukan perbaikan renovasi berat terhadap gedung yang baru dibangun pada tahun 2011 lalu dalam APBD Perubahan 2016. Namun besaran anggaran yang diajukan belum diketahui.

Padahal Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran DKI Jakarta melakukan renovasi toilet DPRD dengan nilai lebih dari Rp 50 miliar pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 kembali dianggarkan dengan nilai Rp 28 miliar.

"Kalau sampai dua tahun begitu berarti kan dia multi years, harus ditelusuri," tegasnya.

Basuki mengatakan, pihaknya telah memperbaiki sistem anggaran dengan menggunakan e-budgeting. Sehingga diharapkan tidak ada lagi anggaran siluman yang masuk dalam APBD.

"Ini tuh seperti yang saya katakan di tahun 2014 banyak sekali anggaran yang tiba-tiba muncul, karena ka n waktu itu nggak mau e-budgeting," ucapnya.

Basuki tak memungkiri masih banyak oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam permainan anggaran. Namun dengan sistem e-budgeting yang dikembangkan bisa lebih mudah untuk mengontrolnya.

"Memang oknum di kiri-kanan begitu banyak. Di ekskutif juga penuh, mark up di sana sini. Kayak truk sampah semua banyak. Kami harap 2017 lebih benar lagi karena kami sudah template," tandasnya.