Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berencana menaikkan anggaran Komisi Informasi Publik (KIP) pada tahun 2017. Kenaikan anggaran diantaranya meliputi honor pegawai hingga anggaran sosialisasi.

"Kalau anggarannya enggak ada, bisa kurus mereka-mereka ini. Tahun depan harus ada ini anggarannya," kata Djarot‎ saat menerima kunjungan komisioner KIP DKI Jakarta, Kamis (14/7).

Menurut Djarot, keberadaan KIP DKI Jakarta sangat membantu Pemprov DKI. Khususnya ‎mensosialisasikan program-program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) pada warga.

‎

Selain sosialisasi, KIP DKI Jakarta juga membantu menyaring informasi yang tidak benar. Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta bisa mengambil tindakan terhadap informasi yang tidak benar.

‎

"‎Transparansi itu penting, tapi banyak juga disalahgunakan untuk pemerasan. Kalau ada sengketa kami bisa tuntut mereka yang menyampaikan informasi tidak benar. Nah Filterisasi dari KIP ini yang kita manfaatkan," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KIP DKI Jakarta, Gede ‎Narayana menyampaikan, sejak awal tahun ini lembaganya kesulitan menjalankan tupoksi. Hal tersebut lantaran anggaran sosialisasi hingga honorarium pegawai KIP yang tak kunjung naik sejak Fauzi Bowo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Alurnya saya cantumkan di bundelan (laporan) itu Pak. Ada dua, satu untuk Wagub dan satu lagi untuk Pak Gubernur," tandasnya.