Selama periode Januari hingga Juli 2016, tercatat sebanyak 80 Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta, diberhentikan. Mereka kehilangan status kepegawaian lantaran perbuatan indisipliner dan tersandung kasus tindak pidana korupsi.

Kepala Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Sulistyawati mengatakan, puluhan PNS itu umumnya diberhentikan karena perbuatan indisipliner. Tindakan indisipliner banyak disebabkan berkali-kali tidak masuk kerja tanpa keterangan.

"Biasanya tidak masuk kerja selama 46 kali tanpa keterangan selama satu tahun. Ada juga yang karena kasus tindak pidana korupsi," katanya di Blok G lantai 20 ruangan BKD DKI, Senin (11/7).

Menurut Sulis, hingga akhir tahun 2016 mendatang, jumlah PNS yang diberhentikan akibat perbuatan indisipliner, kemungkinan bertambah hingga dua kali lipat dari jumlah yang ada saat ini. Sebab, masih banyak PNS yang sedang diproses BKD yang terlibat indispliner.

"Ini masih banyak yang kita proses. Kalau sampai akhir tahun bisa saja jumlah yang diberhentikan ratusan," tandasnya.