Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kunci sukses program pembangunan di Ibukota bergantung pada sistem penganggaran yang baik. Untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, Basuki ingin lebih baik lagi penyusunannya.

"Jadi kunci pembangunan adalah anggarannya mesti benar, transparan, non tunai. Itu yang sudah kami lakukan," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/6).

Ia menilai sistem penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini semakin baik. Bahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 sudah mendekati sempurna. Walaupun demikian tetap harus ada penyempurnaan dan perbaikan, khususnya dari sisi komponen.

"Yang kami lakukan soal anggaran sudah relatif lebih baik. Hanya komponennya belum baik. Makanya kami harapkan di APBD 2017 komponen harganya lebih baik," ujarnya.

Basuki melanjutkan, selain sistem penganggaran, penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) juga diperbaiki dengan metode key perfomance indicator (KPI). Metode ini menuntut pegawai untuk meningkatkan kinerja karena berkaitan dengan besaran nilai Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diterima.

"Sekarang PNS tidak ada yang aman, semua sudah pakai sistem KPI. Jadi penggantian PNS itu akan sangat cepat, itu yang penting," tandasnya.