Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan mengaudit pembelian listrik di rumah susun (rusun) Rawa Bebek. Sebab sebagian warga mengeluhkan mahalnya pembayaran listrik di rusun tersebut.

"Itu musti cek. Dia kirim surat kami, me sti kami audit saja," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/6).

Seharusnya warga tidak dilarang untuk membeli token listrik di luar. Karena token listrik bisa dibeli dimana saja, tanpa harus melalui pengelola rusun. Jika ada warga yang dipaksa untuk membeli token kepada pengelola, diminta untuk membuat laporan resmi.

"Dia bisa beli dimana saja kok. Mungkin dia mau buat praktis saja. Makanya buat laporan ke kami jangan asal fitnah," tuturnya.

Sebelumnya, beberapa warga Rusun Rawa Bebek mengeluhkan mahalnya biaya listrik diunitnya. Token yang dibelinya di pengelola rusun, isinya tidak sesuai dengan jumlah nominal yang dibeli.

Setiap pembelian token Rp 50 ribu, hanya berisi 36 kilovolt ampere. Sehingga hanya bisa dipergunakan untuk enam hari. Bahkan sebelumnya pembelian token Rp 50 ribu hanya berisi 23 kilovolt ampere. Setelah semua warga protes maka dinaikan isinya jadi 36 kilovolt ampere.

Sementara terkait pembelian token harus di pengelola karena sistem yang dibuat PLN demikian. PLN menjual listrik gelondongan ke rusun melaui gardu yang ada. Dari gardu itulah listrik dialirkan ke ratusan unit yang ada. PLN tidak menjual listrik per unitnya. Sehingga pembayaran tagihan listrik pun dilakukan sistem gelondongan dari pengelola ke PLN.