Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan semua pembangunan Light Rail Transit (LRT) menggunakan tipe standar. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden.

"Pak Jonan (Menteri Perhubungan) minta keputusan harus ada di Pak Presiden. Nah Presiden sudah tegaskan bahwa pembahasan nggak boleh mundur. Terus presiden sudah putusin semua pakai yang standar," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (8/6).

Usai keputusan tersebut tidak ada lagi kendala dalam pembangunan LRT. Sehingga transportasi berbasis rel ini bisa segera dibangun. Rencananya pembangunan akan dimulai pada tanggal 22 Juni, betepatan dengan hari jadi Kota Jakarta ke-489 tahun.

Sementara untuk LRT yang melintasi Jabodetabek, pembangunannya tetap akan ditanggung menggunakan APBN. Namun jika nantinya akan diberikan public service obligation (PSO) atau subsidi bagi penumpang dan akan dioperasikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Yang untuk lintas provinsi, itu APBN. Jadi mirip-mirip MRT lah, tapi nanti kalau ada PSO DKI yang mengoperasikan. Konsepnya mirip bus, sekarang kan bus PSO kami nih. Orang dari Tangerang, Depok, Bekasi, masuk cuma Rp 3.500," ujarnya.

Untuk memberikan PSO, Basuki akan melakukan subsidi silang dengan penerapan sistem electronic road pricing (ERP). "Makanya duit dari ERP nanti untuk subsidi. Duit ERP semua akan dimasukan untuk PSO," tegasnya.

Dia menambahkan saat ini tinggal menunggu revisi peraturan presiden (Perpres) nomor 99 tahun 2015, mengenai penunjukan langsung kepada BUMD. Setelanh Perpres ditandatangani pembangunan bisa berlanjut. "Perpres lagi mau direvisi. Sudah oke juga," tandasnya.