Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengalihkan penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT). Setidaknya ada anggaran sebesar Rp 4,4 triliun dari PMP selama dua tahun terakhir ini.

Pembangunan LRT sendiri membutuhkan anggaran Rp 4,5 hingga Rp 5 triliun. Untuk menutupi kekurangan anggaran PT Jakrpo akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Direktur Utama PT Jakpro, Satya Heraghandi mengaku tidak khawatir dengan kekurangan anggaran untuk proyek LRT. Proyek transportasi berbasis rel ini dinilai cukup baik, sehingga banyak konsorsium perusahaan dalam maupun luar negeri yang tertarik untuk begabung.

"Ini sebenarnya banyak konsorsium dari Indonesia maupun dari luar yang tertarik. Tanya saja kepada pemain besar financing," kata Satya, Rabu (8/6).

Pemprov DKI Jakarta harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada DRPD DKI untuk pengalihan penggunaan PMP PT Jakpro tersebut. Namun peralihan ini tidak perlu merubah peraturan daerah (perda) yang ada.

LRT fase pertama akan dibangun sepanjang enam kilometer membentang dari Kelapa Gading - Velodrome (Jakarta Timur). Jakpro menggandengan Korean Rail Network Authority (KRNA) menggarap proyek yang akan di-groundbreaking 22 Juni 2016 mendatang.

Satya menambahkan Jakpro siap bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menutupi kekurangan pendanaan LRT. "Kita kerjasama dengan pihak ketiga pun siap," tandasnya.