Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menusulkan rencana membuka layanan paspor di setiap kantor wali kota di Ibukota. 

Rencana itu telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama usai memberikan penghargaan kelurahan sadar hukum di Balai Kota.

"Saya lagi minta kerja sama dengan gubernur soal pelayanan paspor. Saya minta kepada gubernur supaya di kantor wali kota bisa buat unit pelayanan paspor," kata Yasonna, Jumat (3/6).

Menurut Yosonna, langkah ini perlu dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Meskipun pihaknya telah memiliki kantor wilayah untuk layanan paspor tersebut. 

"Ini dalam rangka mendekatkan pelayanan pada publik, mencegah antrean yang panjang. Jadi kami numpang di kantornya, disediakan pak gubernur fasilitasnya," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, layanan paspor seperti ini bisa dilakukan di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang saat ini sudah tersebar di setiap kelurahan dan kecamatan. Mengingat seluruh pelayanan di PTSP sudah menggunakan sistem online.

"Bisa pakai PTSP kan sudah online. Kami ada 318 kantor PTSP tinggal taro orang saja. Kan kami kantor calo, calo yang baik hati, yang nggak mungut duit," tandasnya.