Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menilai pengadaan lahan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman, lamban. Hingga jelang pertengahan tahun, belum ada satu pun eksekusi pembelian lahan. Karena itu, Basuki berencana melimpahkan pembelian lahan kepada wali kota.

"Kita akan pindahkan dananya ke para wali kota saja untuk mencari lokasi lahan yang bisa dibebaskan untuk RPTRA dan lainnya," ujar Basuki di Balai Kota, Rabu (25/5).

Dari laporan yang diterima Basuki, lambatnya pembelian lahan lantaran ada oknum yang meminta komisi pembelian lahan. Sehingga sulit tercapai kesepakatan harga.

"Ini memang kalau ada yang main ketahuan, maka 2017 benar tidak diberikan TKD," katanya.

Ditambahkan Basuki, selain melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016, ada opsi lain untuk mengadakan lahan. Di antaranya dengan meminta kewajiban pengembang. Sehingga, DKI tetap bisa menjalankan program sesuai yang direncanakan.