Pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta harus dilakukan secara cepat. Oleh sebab itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah‎ (RPJMD) diminta tidak hanya terbatas pada pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD).

‎"Kalau punya inovasi perancangan semua harus ditulis, jangan dikarenakan APBD tidak cukup programnya langsung dihilangkan," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta saat Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Antara Kepala SKPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2016 di Balai Agung DKI, Rabu (25/5).

Basuki mencontohkan, dalam pembangunan trotoar bisa dikerjakan sekaligus. Seluruh desain trotoar diminta dimasukkan ke dalam RPJMD DKI. Anggarannya bisa menggunakan dana kewajiban pengembang.

‎

"Seperti mau bangun tanggul bisa dananya Rp 60 triliun sampai Rp 70 triliun, kalau dari APBD tentu tidak cukup, makanya kita bisa tagih dari kewajiban pengembang," katanya.

‎

Pihaknya kembali meminta agar seluruh SKPD/UKPD memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka. Pasalnya saat ini banyak sekali pegawai dari swasta siap bekerja di DKI jika nanti Peraturan Presiden tentang Undang-Undang aparatur sipil negara (ASN) diberlakukan.

‎

"Karena kita sudah tidak mau lagi lihat di dinas dan instansi kita pegawainya malas dan harus rekrut PHL untuk foto copy, mengetik dan juga mandor lapangan," tandasnya.