Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menemukan ada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang didapuk sebagai mandor. Padahal jabatan itu tidak pernah dibuat. Sebab pengawasan PPSU sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pegawai negeri sipil (PNS).

"Yang lebih gawat lagi kami temukan di lapangan PPSU ada mandornya. Lucu nggak nih," kata Basuki di Balai Kota, Senin (16/5).

Menurut Basuki, keberadaan PPSU justru membuat sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) malas. Padahal fungsi pengawasan berada pada PNS. 

"Beberapa oknum PNS jadi malas juga, sedikit-sedikit maunya PHL, PPSU, PKWT. Lalu lu orang ngapain?," tegas Basuki.

PPSU yang menjabat sebagai mandor, biasanya adalah anggota dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Karena semua sosialisasi, anggarannya sudah dicoret dari APBD DKI. 

"Jadi PNS mempekerjakan mungkin LSM jadi PPSU, karena nggak ada lagi uang rapat, sosialisasi, jadi LSM diangkat jadi mandornya PPSU," katanya.

Basuki mengatakan sengaja merekrut PPSU sebagai pegawai kasar. Karena PNS tidak mungkin diminta untuk membersihkan saluran air. PNS hanya diminta untuk menjadi pengawas saja. 

"Kalau ada mandor, buat apa ada PNS begitu banyak. Kami menarik PPSU kan karena PNS tidak mungkin bersih-bersih got, tapi bukan berarti pengawasan pun PNS tidak mau lakukan," tandasnya.