Setelah melakukan pemantauan pembangunan reklamasi Pulau C dan D, ada beberapa koreksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah moratorium selesai pengembang diminta untuk memperbaiki semua daftar koreksi tersebut.

"Untuk pulau C dan D, dari sisi amdal ada beberapa persolaan yang harus koreksi," kata Siti Nurbaya, Menteri KLHK, di Pulau D, Jakarta Utara, Rabu (4/5).

Sesuai dengan amdal yang ada, situasi lapangan tidak dikaji dengan baik, seperti potensi kesediaan air bersih. Bahkan beberapa kegiatan vital mempengaruhi kabel laut, gas, serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang dan Tanjung Priok.

"Kelihatan kajian belum rampung betul. Persoalan banjir sudah ada dikaji sedikit tapi tidak termasuk dampak penting Pulau C dan D," ujarnya.

Selain itu, limpasan sedimen terhadap terumbu karang juga tidak dikaji oleh pengembang. KLHK juga mencatat seharusnya ada kanal antara Pulau C dan D. Namun kenyataannya kedua pulau tersebut dibangun menyatu.

Seharusnya ada jarak hingga 300 meter antara daratan deng an pulau reklamasi dan juga antar pulau. Sehingga pengembang diminta untuk membongkar pulau yang menyatu tersebut.

"Nanti malam atau Senin pekan depan akan dikeluarkan surat keputusan bagaimana izin Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di sini kami putuskan. Kondisi lapangan yang cukup fatal disini," tandasnya.