Petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan dikawal jika mendapat penolakan dari pemilik rumah ataupun tempat usaha.

"Kalau sampai mereka tidak boleh masuk sampaikan kepada kami, akan kami kawal, sama lurah, ketua RT dan RW," ujar Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/5).

Menurut Djarot, data yang dihimpun petugas BPS DKI itu nantinya dapat dijadikan sebagai acuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyusun kebija kan mendatang. Mengingat data ketimpangan di Ibukota saat ini telah mencapai 0,46 persen.

"Ini salah satu cara untuk bisa menurunkan tingkat ketimpangan. Ada 20 persen yang paling kaya-kaya itu cepat sekali pendapatannya. Income perkapita di Jakarta itu hampir 14 ribu US dollar per tahun, ini tinggi ya. Tetapi sayangnya tingginya hanya yang ini, yang 20 persen. Yang lainnya lambat," tandas Djarot.

Sebelumnya, Sejumlah petugas sensus ekonomi, mendapatkan perlakuan kasar dari sejumlah orang yang berjaga di sebuah pool taksi di kawasan Jalan Ahmad Yani, Pisangan Timur, Pulogadung, Senin (2/5) sore. Akhirnya mereka pun tidak dapat melakukan sensus secara maksimal.‎