Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monumen Nasional (Monas) tidak berjalan maksimal. Diduga, penertiban gabungan yang dilakukan Satpol PP, kepolisian, TNI, Satuan Pengaman Monas, dan Sudin Perhubungan Jakarta Pusat bocor sebelum dilakukan.

Penertiban hanya mampu menjaring puluhan lapak PKL serta seperangkat alat komedi putar yang terdapat di depan pelataran Monas. Sementara, razia yang dilakukan berjalan kondusif tanpa perlawanan dari pedagang.

Kasatpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santosa, mengatakan, tidak ada perintah langsung dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengenai penertiban PKL Monas.

"Nggak ada itu (perintah). Ada atau pun tidak ada perintah, memang tugas kami untuk menertibkan PKL karena perda ada dan harus dijalankan," ucap Kukuh, Senin (16/6).

Dalam penertiban kali ini, kata Kukuh, pihaknya mengerahkan sebanyak 500 personel Satpol PP dari lima wilayah DKI.  

Kasatpol PP Jakarta Pusat, Yadi Rusmayadi, menambahkan, pihaknya menduga penertiban yang dilakukan telah bocor. Hal itu terlihat tidak maksimalnya hasil yang didapat dilapangan. "Kita sinyalir, ada oknum yang membocorkan operasi PKL hari ini, indikasinya itu ya jumlah pedagang yang ditertibkan minim," kata Yadi.

Dikatakan Yadi, pihaknya tidak memberitahukan perihal penertiban yang akan dilakukan kepada siapapun. "Kalian aja (wartawan) tanya kapan penertibannya saya nggak kasih tahu, kan ini aneh," terangnya.

Ditambahkan Yadi, bocornya informasi penertiban bisa datang dari oknum dan menyampaikan hal itu kepada pedagang.  "Bisa saja ada oknum yang bermain disini, tapi kalau kalian (wartawan) tanya siapa oknum tersebut saya nggak bisa jawab, karena saya nggak tahu," tandasnya.