Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen akan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Pasalnya, keberadaan PKL membuat kawasan Monas terlihat kumuh dan semrawut. Saat ini, pihak Satpol PP DKI sedang mencari cara agar PKL tidak kembali setelah nantinya ditertibkan.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santosa, mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyusun strategi untuk menertibkan PKL di kawasan Monas. Belajar dari pengalaman sebelumnya, model penertiban kali ini akan dilakukan seperti di kawasan Tanah Abang. Sehingga diharapkan PKL tidak akan kembali lagi.

Diakui Kukuh, selama pelaksanaan Pekan Rakyat Jakarta (PRJ) Monas, keberadaan PKl semakin menjamur. Rencananya, penertiban PKL secara besar-besaran akan dilakukan dalam waktu dekat ini. "Sudah 5 hari ini (PRJ Monas) saja sepertinya mereka kayak meledek," kata Kukuh, Senin (16/6).

Menurut Kukuh, saat ini sudah tidak ada toleransi lagi terhadap PKL yang masih membandel. Penertiban ini dilakukan juga untuk merespon keluhan dari masyarakat, karena merasa tidak nyaman dengan keberadaan PKL. Padahal, pihaknya telah beberapa kali melakukan penertiban, namun hasilnya kurang maksimal. Bahkan jumlah PKL yang datang terus bertambah.

" Mereka terus membandel. Sekarang tidak ada toleransi lagi mereka harus pergi. Karena kalau kita akomodir nanti orang akan terus ke Monas . Kami juga sudah merespon keluhan masyarakat, banyak yang merasa tidak nyaman di dalam Monas karena kumuh. Model penertibannya akan berlangsung lama, seperti di Tanah Abang sehingga tidak langsung selesai, tapi terus," tegasnya.

Dikatakan Kukuh, sasaran penertiban adalah PKL yang berada di area Monas. Nantinya sebagian pedagang akan ditempatkan di IRTI Monas. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) akan menyediakan tempat di IRTI Monas. "Tapi yang jelas tidak akan bisa tampung semua PKL yang ribuan jumlahnya," tandasnya.