Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, menilai, selama menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta maupun Plt Gubernur, kinerja sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak sesuai harapan. Bahkan, banyak dari pejabat tersebut tidak dapat mengimbangi ritme kerja dirinya. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) pun diminta untuk lebih cepat dalam bekerja.  

"Tepat tanggal 15 kemarin, saya persis 20 bulan di sini. Saya secara pribadi saja kaget,  jadi bupati saja cuma 16 bulan. Saya merasa kerja pagi sampai malam, staf tidak ada yang bantuin," kata Basuki, di Balaikota, Selasa (16/6).

Dikatakan Basuki, ritme kerja cepat yang dilakoni dirinya sebagai Wakil Gubernur maupun Plt Gubernur DKI tidak dapat diimbangi oleh para pejabat teras.

Hal itu terlihat dari sejumlah pengerjaan jalan inspeksi di bantaran sungai dan waduk serta normalisasi sungai dan waduk, sumbangan truk angkutan sampah, rumah susun (rusun) dan pengerjaan infrastruktur lainnya yang ternyata dikerjakan seluruhnya oleh swasta.

“Coba lihat jalan inspeksi di bantaran sungai dan waduk, segala macam, kamu kira itu dari mana? Semua kewajiban swasta. Pembangunan rusun di Marunda bisa jadi beberapa puluh blok, itu swasta semua. Jadi kalian kerja apa,” ungkapnya.

Untuk itu, Basuki meminta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemprov DKI dapat bekerja lebih cepat lagi.  “Saya paksa mereka, pimpinan SKPD lebih cepat,” tegasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur mengaku, sempat meminta daftar pegawai kartu. Menurut Basuki, kartu pegawai DKI yang hanya sekadar dilaminating tapi tidak bisa dipakai untuk membuka pintu.

"Saya minta PNS baru masuk pakai ATM Bank DKI saja biar bisa dikontrol dapat tunjangan berapa, duitnya kemana saja. Saya sudah minta dari tahun lalu, e-asset sudah diminta dari tahun lalu," katanya.

Salah satu contoh, tambah Basuki, banyak dari PNS DKI tidak bisa melakukan presentasi ketika diminta.  "BPKD Pemprov DKI kacau balau. E-asset tidak jelas, dari dulu saya bilang beli gula pasir habis berapa. Bisa nggak keluar? Mana bisa keluar, berarti nggak bisa bikin sistem dong, nggak siap, nggak jelas surat masuk. Selalu nyalahin eselon tiga dan empat," tandasnya.