Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD DKI. Pada kesempatan ini, Basuki menyampaikan pencapaian pembangunan selama satu tahun lalu.

Basuki mencatat pada 2015, kinerja pembangunan manusia 78,39 persen. Angka tersebut tertinggi di Indonesia dan lebih tinggi dari rata-rata IPN nasional yakni 68,9 persen.

Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sebesar 5,88 persen. Sedangkan tingkat inflasi di DKI selama 2015 sebesar 3,30 persen, lebih rendah dari inflasi tahun sebelumnya yang mencapai 8,95 persen.

"Penurunan inflasi ini diduga kaena kebijakan pengendalian inflasi yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah, melalui tim pengendali inflasi (TPI) dan TPID," ujar Basuki di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/4).

Basuki juga menyampaikan realisasi APBD 2015, dimana realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 44,21 triliun. Nilai tersebut terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 33,69 triliun, dana perimbangan Rp 5,89 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 4,63 triliun.

Sedangkan untuk belanja daerah hingga akhir 2015 terealisasi mencapai Rp 43,04 triliun atau sebesar 72,11 persen.

"Realisasi hanya 72,11 persen karena dilakukan efisiensi dan pengetatan dalam proses pengadaan barang dan jasa," ucapnya.

Beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, di antaranya pembebasan lahan. Hal itu dikarenakan ketidaksesuaian harga antara yang diminta pemilik tanah dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk pembiayaan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp 9,21 triliun atau 97,36 persen dari target sebesar Rp 9,46 triliun. Pada tahun lalu, setidaknya ada 11 BUMD DKI yang mendapatkan penyertaan modal pemerintah (PMP).

Basuki juga menyampaikan beberapa pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, baik di bidang transportasi, pembangunan fisik, serta langkah mengatasi banjir.