Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku mengajukan besaran kompensasi hingga 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sejak dirinya menjadi Wakil Gubernur. Saat itu, para pengembang sempat menawar kompensasi tidak dalam hitungan persentase, melainkan hanya sebesar Rp 2 juta saja.

"Makanya waktu kemarin dia (pengembang) tawarin aku satu juta atau dua juta, aku enggak mau. Peristiwa tawar ini sudah sejak aku jadi Wagub sebenarnya, saya kumpulkan mereka di Sport Club," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/4).

Basuki mengatakan, hitungan sebesar 15 persen dari NJOP sudah berdasarkan hitungan dari tim. Karena jika dengan hitungan presentase maka nilainya akan terus mengikuti besaran NJOP tanah di pulau hasil reklamasi tersebut.

"Kalau sepuluh tahun akan datang mati dong kalau cuma dua juta, sudah enggak ada nilai. Enggak bisa, harus ada persen kali NJOP," tegasnya.

Basuki mengatakan, bukan dirinya yang melakukan penghitungan besaran kompensasi tersebut. Melainkan tim yang dibentuk, dengan melibatkan Dinas Penataan Kota dan beberapa pakar.

"Bukan saya yang ngitung. Dibentuklah tim di penataan kota, orang ngitung," katanya.

Menurut Basuki, beberapa pengembang saat bertemu dengannya tidak membahas mengenai kompensasi 15 persen dari NJOP tersebut. Nantinya kompensasi tersebut akan digunakan untuk membangun jatah lima persen lahan dari pulau hasil reklamasi. Karena APBD DKI difokuskan untuk membangun daratan.

"Patokannya memang segitu, kalau enggak, Jakarta mau bangun dengan apa? Kamu kebayang enggak sih, sekarang saya punya APBD sudah setengah mati ngurusin daratan. Terus gara-gara bikin pulau, kasih tanah fasos fasum 40 persen tambah lima persen, masa mesti keluarin APBD buat bangun itu, enak saja," tandasnya.